Opposisi Bukan Watak Bangsa Indonesia

Sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat, Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Dalam sila ini tersurat bahwa segala sesuatu ditujukan untuk kepentingan orang banyak diputuskan dari kesepakatan yang saling menguntungkan semua pihak. Semua pihak dilibatkan, tidak ada pihak yang berdiri sebagai lawan. Walaupun tahun 1998 telah terjadi reformasi yang mengubah banyak sendi kehidupan demokrasi di negeri ini, seperti pengambilan keputusan di parlemen dengan cara voting sehingga sila keempat ini menjadi bias, tetapi semangat sila keempat masih melekat di dalam jiwa bangsa ini di tingkat grass root. Semangat musyawarah untuk mendapatkan mufakat masih mewarnai karakter bagi bangsa ini. Demokrasi musyawarah inilah yang membedakan demokrasi model Barat dengan Indonesia. Di dalam pikiran Barat, demokrasi adalah suara terbanyak melalui voting, walaupun kebenaran tidak selalu sama dengan keputusan mayoritas [Pope Johannes Paulus II,1928 – 2005].

Demokrasi model Pancasila memang unik, tidak Barat dan juga tidak mencerminkan Timur 100 persen. Sebelum Suharto dipaksa turun sebagai presiden pada  tahun 1998, pemilihan presiden dilakukan dengan cara perwakilan dan musyawarah, sebaliknya era reformasi, presiden ditentukan oleh suara terbanyak dan langsung. Cara perwakilan banyak kecurangan yang lebih menguntungkan pihak penguasa dibandingkan dengan cara langsung. Partai yang memenangkan pemilihan umum untuk pemilihan anggota parlemen, walaupun menguasai parlemen, tidak automatis memenangkan pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung; bisa saja terjadi, calon presiden yang memenangkan pemilihan umum ini berasal dari partai kecil yang tidak diperhitungkan, tetapi mempunyai citra yang baik di mata pemilih one man, one vote. Biasanya, semua partai kecil yang kalah dalam pemilihan anggota parlemen bergabung membentuk koalisi untuk memenangkan calon presiden yang bisa memberi keuntungan bagi kepentingan mereka. Di satu sisi berguna bagi presiden terpilih dalam menghadapi medan persidangan di parlemen yang dikuasai oleh partai lawan, sebaliknya pada sisi lain menguntungkan buat semua partai kecil yang membentuk koalisi dengan partai presiden terpilih, yakni pembagian jatah kekuasaan. Kekuasaan itu identik dengan uang. Indonesia itu termasuk daftar negara terkorup di dunia, indeks korupsinya mencapai 9,07 [indeks dinyatakan angka dari 0 – 10] menurut Political and Economic Risk Consultancy [PERC] yang mempunyai kedudukan di Hong Kong, semakin besar angka indeks, semakin sempurna korupsinya. Orang yang suka korupsi bagaimana tidak hijau matanya melihat uang. Pembagian kekuasaan artinya pembagian uang. Koalisi semua partai kecil plus partai Mr President sudah pasti 50 persen plus satu dapat mengalahkan partai mayoritas pemenang di parlemen. Tuan Presiden harus memberi kompensasi hutang budi kepada semua pendukungnya dari semua partai koalisi ini. Orang yang mempunyai hutang budi akan selalu terikat dengan kreditornya. Betul, bukan?  

Namun, di tingkat grass root dan dalam kelompok yang relative homogen, seperti Partai Kalajengking atau Partai Rajawali, pengambilan keputusan masih murni dengan cara musyawarah mufakat dan system perwakilan. Nurdin Halid [ketika masih menjadi Ketua Umum] sulit didongkel untuk mundur dari PSSI, karena dia telah menempatkan perwakilan orang kepercayaannya di setiap provinsi. Berbagai keputusan yang menyangkut masalah adat yang banyak tersebar di negeri ini, keputusan masih tetap ditempuh dengan cara musyawarah. Carilah adat mana saja di negeri ini, konflik terbuka seperti dalam panitia khusus parlemen pada kasus Bank Century pastilah sangat dihindari. Demokrasi Barat cenderung menciptakan konflik terbuka di dalam persidangan yang belum siap diantisipasi oleh karakter bangsa ini. Kita belum lupa tentunya telah menyaksikan melalui tv ketika sebagian besar anggota parlemen bertengkar seperti anak kecil pada pansus Bank Century.    

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menjadi ikon oposisi terhadap pemerintah selama lebih 5 tahun dibawah pemimpinnya, Megawati Soekarno Puteri. Sejauh ini, Megawati tetap tegar menjadi opposant terhadap pemerintah. Dari tahun 2004 sampai 2009, rasanya tiada hari bagi SBY dan JK tanpa sindiran sebagai kritik dari Megawati. Di banyak negara maju, seperti Inggris, Belanda, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Canada, oposisi pasti ada dan berjalan efektif sebagai kontrol terhadap pemerintah yang sedang berjalan, sebaliknya sikap oposisi di Indonesia yang ditunjukkan oleh PDIP bukanlah murni sikap politik PDIP, melainkan perseteruan pribadi antara mbak Mega dan mas SBY.

Di dalam demokrasi model Barat 100 persen, yang aktif bekerja adalah mereka duduk di lingkaran kekuasaan, sebaliknya opposisi tunggu saja, ya di kursi. Duduk yang manis. Tunggu kesempatan menang pada pemilihan umum berikut. Faktor inilah yang membuat gerah sebagian politisi di PDIP ingin membangun koalisi dengan pemerintah yang sekarang. Pikirlah, jika sebagian besar anggota partai orang pemerintah juga menjadi bagian parlemen, siapa nanti yang mengontrol pemerintah. Bangsa yang tidak menghargai masa lalunya adalah bangsa yang tidak menghargai masa depannya. Jangan terulang lagi masa lalu yang represif.-