Senin, 07 Mei 2012

Ganti Kendaraan Demi Kekuasaan

Korupsi beramai-ramai dari tingkat pusat sampai jauh ke tingkat daerah bukan rahasia lagi di negeri ini, bahkan aktor-aktornya juga sudah muka badak. Kepala daerah yang seharusnya memberi teladan baik kepada rakyat, justeru melakukan perbuatan tidak etis di mata rakyatnya. Pada masa seperti sekarang ini, sulit rasanya menjumpai kepala daerah yang bersih diri, apakah dia seorang gubernur, bupati, camat, atau kepala kampung. Seorang presiden pun juga sulit diduga, apakah dia juga figure yang bersih. Praduga rakyat terhadap pemimpinnya tidak jauh dari hal-hal yang jahat. Jika orang ini tampil di tv, orang pada mencibir dan berkata, tuh, calon koruptor sedang bicara. Hampir semua pemimpin di negeri ini sudah tercemar dengan virus korupsi. Mungkin hanya tiga figure ini yang boleh dibilang bersih dari virus korupsi, yakni Bung Karno, Ali Sadikin, dan Hugeng. Bung Karono, presiden RI pertama, dia seorang idealis, mati tanpa ada warisan untuk semua anaknya. Ali Sadikin, gubernur DKI Jakarta era transisi Orde Lama dan Orde Baru, dia membangun Jakarta dengan modal kas pemerintah daerah sebesar 66 ribu rupiah. Hugeng, Kepala Polisi RI juga era transisi Orde Lama dan Orde Baru, dia pension sebagai jenderal polisi yang tidak kaya sama sekali. Aku mau tanya kepada kalian generasi baru sekarang, apakah masih ada orang-orang seperti ini yang menjadi pemimpin di negeri tercinta ini. Semuanya pada edan [crazy], kalau tidak edan tidak akan kebagian. Karena itu jaman sekarang disebut jaman edan. Namun, berbahagialah orang yang tidak terbawa arus tidak ikutan edan [crazy] demi kebenaran untuk membangun kesejahteraan rakyat. Celakalah, mereka, para pemimpin yang membangun kekuasaan demi kekayaan pribadi yang tidak akan dibawa ke dalam liang kubur. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada TUHAN [Yeremia xvii:5].

Pada pertengahan tahun ini, banyak kepala daerah setingkat gubernur dan bupati beramai-ramai pindah partai, menjadi anggota Partai Demokrat yang sedang berkuasa memegang tampuk pemerintahan di negeri ini. Bagi kebanyakan orang hanya dapat menduga saja, mengapa seseorang pindah partai, terutama pindah ke partai yang kuat dan sedang berkuasa. Beberapa dugaan ini memang sangat rasional dalam kondisi negeri ini penuh dengan nafsu memperkaya diri, seperti pindah partai untuk kepentingan maju pada pemilihan gubernur mendatang, alasan lain pindah partai karena eksistensi partai sebelumnya dibawah ambang parlemen sehingga gagal menjadi anggota parlemen, karena gagal pada pemilihan kepala daerah sebelumnya, karena terlibat korupsi kemudian berharap mendapat perlindungan dari partai yang sedang berkuasa atau karena mempunyai agenda tersembunyi hanya dia dan Tuhan saja yang tahu. Di negeri ini memang tidak ada undang-undang melarang orang pindah partai, tetapi apabila seorang gubernur atau wakil gubernur pindah partai, apalagi ketika dia sedang setengah jalan memegang jabatan tersebut atau terlibat korupsi, apakah ini tindakan etis dengan cara pindah partai. Mereka sudah muka badak, tidak peduli etis atau tidak etis. Segala cara digunakan, pokoknya tujuan tercapai. Pindah partai artinya ganti kendaraan, karena partai adalah sarana transport menuju ambisi di depan mata. Dan, jangan lupa, ini Indonesia, negeri kaum mistik, maka untuk mendapatkan impian kekuasaan tidak cukup dengan uang, kalau perlu singgah ke Gunung Kawi, Gunung Lawu, atau ke Gunung Halimun, mohon restu dari eyang. Semakin edan tenan!!! 

Partai besar, kuat dan sedang berkuasa biasanya dijadikan tempat perlindungan bagi orang-orang penting yang sedang bermasalah hukum, karena semangat nepotisme di negeri ini masih demikian kental, maka teman sesama partai cenderung saling melindungi. Apakah tidak ada mekanisme saringan bagi anggota partai baru? Pasti ada, apalagi terhadap figure yang sedang bermasalah dengan hukum, pastilah ada ‘syarat istimewa’ yang harus dipenuhi. Terhadap orang yang mempunyai nafsu besar menjadi gubernur pada putaran berikut, so pastilah tidak gratis. Ya, dapat dengan cara gratis, tetapi harus puas ditempatkan sebagai tukang sapu di tingkat ranting, yang seperti ini, sampai rambut ubanan paling tinggi cukup menjadi ketua RT saja. Mereka adalah manusia-manusia bernafsu besar, tenaga [baca : uang] juga harus besar. Birokrat yang tidak pernah puas dengan penghasilannya, hidupnya tidak jauh dari konspirasi kekuasaan. Walaupun telah banyak orang Indonesia menikmati pendidikan tinggi di dalam maupun di luar negeri, mental feodal masih menguasai mind-set mereka. Mind-set feodal adalah kultur kekuasaan dan biasanya orang bermental feodal lebih banyak berkarakter buruk dari pada baiknya, karena feodalisme lebih terfokuskan terhadap diri-sendiri [ego centris], bukan untuk rakyat banyak. Mereka lebih banyak berkata, aku, aku, aku, ini untuk aku, dan yang sebelah sana untuk aku. Dalam mind-set feodalisme, raja, penguasa, atau atasan tidak pernah salah dan tidak dapat disentuh, maka mereka tidak layak dikritik atau ditegur. Rakyat atau bawahan harus total tunduk kepada kekuasaan.  Akibat tidak mau dikritik atau ditegur, lambat laun akan menumbuhkan pemerintahan yang tidak transparan. Koruptor memang paling senang dengan lingkungan yang tidak transparan, supaya tidak terlacak jejak korupsinya. Siapa mencintai uang, hidupnya tidak jauh dari kejahatan. Karena dengan uang, dia pikir kekuasaan dapat dibeli, kemudian sesuatu yang telah didapat dengan uang, maka harus kembali dengan uang juga. Apakah mereka masih ingat, bahwa kemuliaan jabatan dan kekayaan dunia tidak akan dibawa mati?

Terhadap orang-orang seperti yang telah aku sebutkan di atas, jangan diharapkan dari mereka loyalitas bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Jangan diharapkan dari mereka bersedia menampung aspirasi rakyat. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara untuk memperpanjang kekuasaan dan terhindar dari jerat hukum. Mereka pantas disebut politisi bajing lompat. Orang-orang seperti mereka jika menjadi kepala daerah yang dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan modal [baca : upeti] yang telah dikeluarkan sehingga menjadi kepala daerah, apalagi kalau bukan dengan cara korupsi. Anda tentu sudah sering mendengar berita, berapa banyak gubernur yang terlibat korupsi. Jadi, kalau Anda memilih salah satu dari mereka, berarti Anda membantu mereka akan ancang-ancang korupsi.-


Kami merindukan seorang kepala daerah atau pemimpin pemerintah yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan menjadi corong partai atau orang yang memperkaya diri sendiri.   


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar